HarianTanahAir | Jakarta ~ Istilah desil belakangan makin sering muncul dalam urusan bantuan sosial, pendidikan, kesehatan hingga program perumahan. Bagi sebagian warga, desil bahkan terasa seperti “rapor ekonomi” yang menentukan apakah mereka masuk daftar penerima bantuan pemerintah atau tidak.
Namun, sebenarnya apa itu desil?
Secara sederhana, desil adalah cara pemerintah mengelompokkan keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraannya ke dalam 10 kelompok. Desil 1 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan 10 persen terbawah, sedangkan desil 10 berada pada kelompok 10 persen teratas.
Artinya, desil bukan angka nominal penghasilan tertentu.
Seseorang tidak otomatis masuk desil tertentu hanya karena memiliki penghasilan Rp3 juta atau Rp5 juta per bulan. Posisi desil merupakan ukuran relatif yang dihitung berdasarkan berbagai karakteristik sosial-ekonomi keluarga.
Bukan Cuma Penghasilan
Dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), pengelompokan kesejahteraan menggunakan sejumlah variabel. BPS menyebut indikatornya antara lain identitas kependudukan, pendidikan, ketenagakerjaan, kondisi dan kualitas tempat tinggal, akses sanitasi dan air minum, kesehatan dan disabilitas, kepemilikan aset hingga kepemilikan usaha.
Karena itu, dua keluarga dengan pendapatan yang tampak sama belum tentu memiliki posisi desil yang sama.
Kondisi rumah, jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan, pekerjaan, pendidikan, kepemilikan aset dan berbagai kondisi sosial-ekonomi lain ikut memengaruhi pemeringkatan.
Ini juga menjelaskan mengapa desil tidak sama dengan pengeluaran per kapita. Pengeluaran per kapita hanya menggambarkan rata-rata pengeluaran per orang dalam rumah tangga, sementara desil menunjukkan posisi relatif kesejahteraan keluarga dibandingkan keluarga lainnya.
Lalu, untuk apa Desil?
Fungsi utamanya adalah membantu pemerintah menentukan sasaran kebijakan.
Dalam layanan resmi Cek Bansos Kementerian Sosial, desil 1-4 atau 40 persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan terbawah dapat diusulkan sebagai penerima sejumlah bantuan sosial seperti PKH dan sembako. Desil 5 juga dapat menjadi pertimbangan untuk program tertentu, termasuk PBI JKN.
Konsepnya sederhana: negara ingin uang dan program perlindungan sosial lebih dulu menjangkau mereka yang paling membutuhkan.
Masalahnya, kehidupan warga tidak pernah benar-benar statis.
Pendapatan bisa turun. Pekerjaan bisa hilang. Anggota keluarga bisa bertambah. Rumah bisa berpindah status. Kondisi ekonomi sebuah keluarga hari ini bisa berbeda dengan beberapa bulan lalu.
Karena itu, desil bersifat dinamis dan DTSEN terus dimutakhirkan.
Pada DTSEN Volume 2 Tahun 2026, BPS mencatat cakupan sekitar 95,3 juta keluarga atau 289,3 juta individu. Pemutakhiran dilakukan dengan memasukkan pembaruan data demografi serta hasil verifikasi lapangan. BPS juga menyebut pemutakhiran tersebut menurunkan inclusion error menjadi sekitar 0,06 persen dan memperbaiki klasifikasi kesejahteraan puluhan ribu keluarga.
Ketika Desil tidak sesuai Kondisi
Di sinilah persoalan menjadi penting.
Bagaimana jika seseorang merasa kondisi ekonominya sudah berubah, tetapi status desil dalam sistem belum ikut berubah?
Pemerintah menyediakan mekanisme pemutakhiran. Masyarakat dapat mengajukan pembaruan melalui aplikasi Cek Bansos maupun melalui pemerintah desa/kelurahan dan dinas sosial. Setelah data diperbarui, perhitungan desil akan dilakukan kembali secara periodik oleh BPS.
Kebutuhan memperbarui data bukan perkara administratif semata. Kesalahan klasifikasi bisa berpengaruh langsung terhadap akses warga terhadap program negara.
Pada Februari 2026, Menteri Sosial Saifullah Yusuf bahkan mengungkap masih terdapat warga desil 1-5 yang belum menerima PBI JKN, sementara sebagian warga desil 6-10 masih tercatat sebagai penerima.
Temuan itu menunjukkan bahwa membangun sistem data tunggal bukan pekerjaan sekali jadi.
Data yang Menentukan Kebijakan
DTSEN kini menjadi salah satu fondasi penting dalam penyaluran berbagai program pemerintah. BPS menegaskan data tersebut terus dimutakhirkan agar intervensi pemerintah semakin tepat sasaran.
Tetapi ada satu hal yang perlu diingat: desil bukan label permanen tentang siapa yang miskin dan siapa yang kaya.
Ia adalah instrumen statistik untuk membaca posisi kesejahteraan keluarga pada suatu waktu.
Karena itu, persoalan sebenarnya bukan sekadar berapa desil seseorang.
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: apakah data yang digunakan negara benar-benar menggambarkan kehidupan warga?
Sebab ketika data keliru, bantuan bisa salah alamat. Yang membutuhkan bisa terlewat, sementara yang tidak lagi membutuhkan masih menikmati fasilitas.
Pada akhirnya, kualitas kebijakan sosial tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran. Ia dimulai dari satu hal yang kelihatannya sederhana, tetapi dampaknya besar: data yang benar tentang kehidupan warga.
