Jakarta — Delapan puluh satu tahun Indonesia merdeka, tetapi bagi puluhan ribu anak di Jakarta, sekolah masih menjadi sesuatu yang belum pernah mereka rasakan.
Data Verifikasi dan Validasi Anak Tidak Sekolah (Verval ATS) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat 100.344 anak di DKI Jakarta masuk dalam pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS).
Angka itu bukan sekadar statistik. Di baliknya ada anak-anak yang kehilangan ruang belajar, kesempatan berkembang, sekaligus peluang untuk menentukan masa depannya.
Yang paling mengkhawatirkan, 47.653 anak atau 47,5 persen tercatat belum pernah bersekolah. Sebanyak 31.665 anak atau 31,6 persen mengalami putus sekolah, sementara 21.026 anak atau 20,9 persen sudah lulus tetapi tidak melanjutkan pendidikan.
Dengan kata lain, hampir separuh ATS di Jakarta bahkan belum pernah masuk ke sistem pendidikan secara utuh.
Persoalannya kemudian bukan sekadar, mengapa anak tidak sekolah? Pertanyaan yang lebih penting adalah: mengapa sistem belum mampu menemukan dan mencegah mereka jatuh di luar sekolah?
Bukan Semata Kesalahan Anak dan Keluarga
Praktisi pendidikan Cand. DR. Ratna Dewi, M.Pd, yang juga Aktivis PKB DKI Jakarta, menilai persoalan ATS tidak semestinya dibebankan hanya kepada anak atau keluarganya.
Anak yang berhenti sekolah bisa berhadapan dengan banyak persoalan sekaligus: kondisi ekonomi keluarga, akses pendidikan, lingkungan sosial, hingga lemahnya intervensi ketika tanda-tanda anak mulai meninggalkan sekolah sudah terlihat.
Karena itu, data ATS seharusnya tidak berhenti sebagai angka dalam laporan pemerintah.
Data harus menjadi alarm.
Pemerintah perlu mengetahui siapa anaknya, di mana mereka tinggal, mengapa mereka tidak sekolah, dan intervensi apa yang paling tepat untuk mengembalikan mereka ke jalur pendidikan.
Sebab semakin lama seorang anak berada di luar sekolah, semakin besar pula risiko persoalannya melebar—dari pendidikan ke pekerjaan, kemiskinan, kesehatan, hingga masa depan sosialnya.
Jakarta sebagai kota dengan kapasitas fiskal dan infrastruktur pendidikan yang relatif besar semestinya memiliki sistem yang mampu bergerak lebih cepat.
Bukan menunggu anak putus sekolah, lalu mencari solusi.
Tetapi mendeteksi sebelum mereka benar-benar keluar.
Di usia 81 tahun kemerdekaan Indonesia, ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya gedung sekolah yang berdiri atau anggaran pendidikan yang terserap.
Ukuran yang lebih mendasar adalah: berapa banyak anak Jakarta yang benar-benar bisa bersekolah dan punya kesempatan membangun masa depan?
Karena kemerdekaan seharusnya tidak berhenti pada upacara dan angka statistik.
Kemerdekaan juga berarti memastikan setiap anak punya kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan menentukan masa depannya sendiri.
Lantas, apa yang sebenarnya terjadi dengan 100 ribu lebih Anak Tidak Sekolah di Jakarta? Dan kebijakan apa yang seharusnya dilakukan pemerintah?
Simak pembahasan lengkap bersama Cand. DR. Ratna Dewi, M.Pd di channel YouTube Harian Tanah Air.
Like, subscribe, dan share agar isu Anak Tidak Sekolah tidak berhenti menjadi angka, tetapi segera menjadi agenda kebijakan dan solusi nyata.
