HarianTanahAir | Jakarta — Di tengah hiruk-pikuk Muktamar Nahdlatul Ulama, nama Ahlul Halli wal ‘Aqdi atau AHWA kerap muncul. Namun, bagi pembaca awam, istilah ini mungkin terdengar asing.
Padahal, AHWA memegang posisi strategis dalam salah satu keputusan paling penting di tubuh Nahdlatul Ulama: menentukan Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU.
AHWA merupakan forum yang beranggotakan sejumlah ulama terpilih. Mereka diberi mandat untuk menentukan Rais Aam, sosok yang menempati posisi tertinggi dalam struktur kepemimpinan syuriyah PBNU.
Berbeda dengan pemilihan Ketua Umum PBNU yang melibatkan peserta muktamar, mekanisme pemilihan Rais Aam menempatkan ulama dalam posisi sentral melalui AHWA.
Bukan Sekadar Forum Pemilih
Secara bahasa, Ahlul Halli wal ‘Aqdi merujuk pada orang-orang yang memiliki kewenangan untuk mengurai dan mengikat. Dalam tradisi politik Islam, istilah ini merujuk kepada kelompok tokoh atau ulama yang memiliki otoritas untuk menentukan pemimpin.
NU mengadopsi konsep tersebut ke dalam mekanisme organisasi. Dalam konteks NU, AHWA bukan sekadar “panitia pemilihan”. Forum ini menjadi representasi otoritas keulamaan dalam menentukan Rais Aam.
Posisinya menjadi penting karena Rais Aam bukan hanya jabatan administratif. Rais Aam memimpin jajaran syuriyah yang menjadi pusat pertimbangan keagamaan dan arah keulamaan NU.
Dengan kata lain, jika Ketua Umum lebih identik dengan kepemimpinan tanfidziyah atau pelaksana organisasi, Rais Aam berada pada wilayah kepemimpinan syuriyah.
Mengapa Harus Ulama?
Penggunaan AHWA mencerminkan karakter khas NU yang menempatkan tradisi keulamaan dan musyawarah sebagai bagian penting dalam pengambilan keputusan organisasi.
Rais Aam diharapkan bukan semata-mata populer atau memiliki dukungan politik terbesar. Ada pertimbangan mengenai kapasitas keilmuan, ketokohan, integritas, dan penerimaan di kalangan ulama NU.
Karena itu, mekanisme AHWA dimaksudkan untuk menyaring sosok yang dianggap paling layak memimpin jajaran syuriyah.
Di sinilah letak perbedaan mendasarnya dengan pemilihan yang berbasis suara seluruh peserta. AHWA bekerja dengan logika representasi dan musyawarah ulama.
Sembilan Ulama dan Keputusan Besar
Dalam mekanisme yang digunakan NU, AHWA beranggotakan sembilan ulama. Jumlah tersebut membuat setiap kursi AHWA memiliki bobot strategis. Mereka bukan sekadar nama yang tercantum dalam susunan kepanitiaan muktamar. Di tangan merekalah proses penentuan Rais Aam berlangsung.
Para anggota AHWA harus mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menentukan pilihan. Sosok yang dipilih diharapkan mampu menjadi rujukan keagamaan sekaligus menjaga keseimbangan di tubuh organisasi.
Keputusan AHWA kemudian menjadi salah satu momentum paling menentukan dalam rangkaian Muktamar NU.
Berbeda dengan Ketua Umum PBNU
Ada satu hal yang sering membingungkan masyarakat: mengapa Rais Aam dan Ketua Umum PBNU tidak dipilih dengan cara yang sama?
Jawabannya berkaitan dengan pembagian struktur kepemimpinan NU. Ketua Umum berada dalam jajaran tanfidziyah dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan roda organisasi. Sementara Rais Aam berada di jajaran syuriyah yang menjalankan fungsi kepemimpinan keulamaan.
Karena itu, mekanisme pemilihannya pun berbeda. Pemilihan Ketua Umum lebih mencerminkan kontestasi politik organisasi dengan dukungan peserta muktamar. Sementara pemilihan Rais Aam melalui AHWA menonjolkan otoritas dan musyawarah para ulama. Dua mekanisme itu berjalan berdampingan dalam satu muktamar.
AHWA dan Tradisi Musyawarah NU
Penggunaan AHWA juga memperlihatkan bagaimana NU mencoba mempertahankan karakter organisasinya di tengah perubahan zaman.
Di satu sisi, NU adalah organisasi dengan jumlah warga yang sangat besar dan struktur yang kompleks. Di sisi lain, NU tetap mempertahankan tradisi pengambilan keputusan yang bertumpu pada ulama.
AHWA menjadi salah satu titik temu antara keduanya. Sembilan ulama tidak hanya menentukan satu nama. Mereka ikut menentukan arah kepemimpinan keulamaan NU untuk satu periode mendatang.
Karena itu, setiap kali muktamar berlangsung, perhatian terhadap AHWA sebenarnya sama pentingnya dengan perhatian terhadap perebutan kursi Ketua Umum PBNU.
Sebab, di balik sembilan ulama itu terdapat sebuah mekanisme yang menentukan siapa yang akan menjadi rujukan tertinggi dalam urusan keulamaan NU.
Dan ketika keputusan AHWA telah diketuk, babak baru kepemimpinan Nahdlatul Ulama pun dimulai.
