HarianTanahAir | Jakarta — Indonesia sedang belajar membaca kemiskinan dengan cara yang lebih rumit daripada sekadar melihat isi dompet. Di balik istilah desil, yang belakangan semakin sering muncul dalam pembahasan bantuan sosial, tersimpan satu kenyataan sederhana: kehidupan ekonomi warga tidak pernah sesederhana angka.
Desil pada dasarnya membagi rumah tangga ke dalam sepuluh kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraan. Desil 1 berada di kelompok terbawah, sedangkan desil 10 berada di kelompok teratas. Data ini penting karena pemerintah membutuhkan cara untuk menentukan siapa yang paling membutuhkan intervensi.
Masalah muncul ketika desil diperlakukan seperti kasta ekonomi.
Desil 1 dianggap miskin. Desil 10 dianggap kaya. Di antara keduanya seolah terdapat tangga yang rapi. Padahal kehidupan warga tidak bergerak seperti itu.
Seorang keluarga di desa bisa tinggal di rumah milik sendiri, memiliki sepeda motor dan sebidang tanah, tetapi pendapatannya rendah dan tidak stabil. Di Jakarta, keluarga lain bisa tinggal di rumah kontrakan, tidak memiliki tanah, tetapi memiliki pendapatan bulanan jauh lebih tinggi.
Mana yang lebih sejahtera?
Jawabannya tidak bisa diberikan hanya dengan melihat satu aset atau satu angka pendapatan.
Di sinilah paradoks pertama desil muncul: orang yang terlihat miskin belum tentu berada di kelompok paling bawah, sementara orang yang terlihat mapan belum tentu berada di kelompok atas.
Rumah juga tidak otomatis menjadi tanda kesejahteraan. Rumah milik sendiri memang memberikan keamanan tempat tinggal, tetapi tidak serta-merta membuat penghuninya memiliki kemampuan ekonomi yang kuat. Sebaliknya, menyewa rumah tidak selalu berarti miskin. Di kota besar, menyewa bisa menjadi pilihan rasional karena harga tanah dan rumah yang tidak terjangkau.
Begitu pula dengan kendaraan.
Motor yang terparkir di depan rumah tidak selalu berarti keluarga tersebut mampu secara finansial. Bagi sebagian pekerja informal, motor justru merupakan alat produksi: untuk mengantar barang, bekerja sebagai pengemudi, atau menjangkau tempat kerja. Menyita atau menghilangkan aset itu justru dapat menghilangkan sumber pendapatan.
Paradoks berikutnya terletak pada pendapatan.
Penghasilan Rp10 juta per bulan mungkin terdengar cukup besar bagi sebagian orang. Namun angka itu mempunyai arti berbeda ketika seseorang tinggal sendirian dibandingkan ketika harus menghidupi pasangan, tiga anak, dan orang tua. Biaya hidup Jakarta juga berbeda dengan daerah lain.
Karena itu, pendapatan individu tidak selalu sama dengan kesejahteraan rumah tangga.
Desil juga bukan garis batas antara miskin dan kaya. Ia adalah posisi relatif dalam distribusi kesejahteraan. Artinya, seseorang yang berada di desil 5 tidak otomatis hidup “pas-pasan”, sementara seseorang di desil 8 tidak otomatis hidup mewah.
Bahkan di dalam satu desil terdapat perbedaan kondisi yang lebar.
Persoalan ini menjadi penting ketika data desil digunakan untuk menentukan kebijakan. Jika angka statistik diterjemahkan secara terlalu sederhana, kebijakan bisa kehilangan manusia yang berada di balik angka.
Ada keluarga yang pendapatannya rendah tetapi memiliki aset. Ada pekerja dengan pendapatan lumayan tetapi menanggung banyak anggota keluarga. Ada rumah tangga dengan rumah bagus tetapi terbebani cicilan. Ada pula pekerja informal yang pendapatannya naik-turun dan sulit dipotret hanya dari satu periode pendataan.
Karena itu, desil seharusnya dipandang sebagai alat membaca masyarakat, bukan label untuk menghakimi masyarakat.
Pemerintah memang membutuhkan klasifikasi agar bantuan sosial, subsidi, pendidikan, kesehatan, dan berbagai program perlindungan sosial dapat lebih tepat sasaran. Tetapi semakin besar ketergantungan kebijakan pada data, semakin penting pula memastikan data tersebut mampu menangkap perubahan kehidupan warga.
Sebab kemiskinan bukan sekadar tidak punya uang.
Kemiskinan juga bisa berarti tidak punya akses pendidikan yang baik, pekerjaan yang aman, layanan kesehatan, tempat tinggal layak, transportasi murah, atau kesempatan untuk memperbaiki kehidupan.
Pada akhirnya, paradoks desil mengajarkan satu hal: yang terlihat dari luar belum tentu menggambarkan kesejahteraan yang sebenarnya.
Sepuluh lapisan dalam statistik tidak pernah cukup untuk menggambarkan jutaan rumah tangga Indonesia.
Di balik setiap desil ada dapur yang berbeda, beban keluarga yang berbeda, harga kebutuhan yang berbeda, dan masa depan yang berbeda.
Karena itu, pekerjaan pemerintah bukan sekadar menentukan siapa masuk desil berapa. Yang jauh lebih penting adalah memastikan tidak ada warga yang jatuh di antara angka-angka tersebut.
