JAKARTA — Jakarta sedang mengejar status sebagai kota global. Gedung-gedung tumbuh, kawasan bisnis terus berkembang, transportasi publik diperluas, dan berbagai proyek kota digerakkan untuk membuat Jakarta semakin kompetitif.
Namun ada pertanyaan yang lebih sederhana: apakah warga Jakarta ikut menikmati pertumbuhan itu?
Sebab bagi banyak warga, ukuran kota yang maju bukan hanya gedung tinggi atau peringkat global. Ukurannya justru terasa setiap pagi ketika berangkat kerja, setiap akhir bulan ketika menghitung pengeluaran, dan ketika seorang anak muda mulai bertanya: kapan saya bisa punya rumah sendiri?
Biaya hidup di Jakarta pada 2026 diperkirakan mencapai sekitar Rp5 juta-Rp8 juta per bulan untuk seorang lajang dengan pola hidup relatif hemat. Pengeluaran itu mencakup kebutuhan seperti kos, makan, transportasi, dan kebutuhan sehari-hari.
Di titik inilah pembangunan kota seharusnya tidak berhenti pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan harus diterjemahkan menjadi ruang hidup yang lebih layak.
APBD sebenarnya punya posisi penting dalam hal ini.
Dalam APBD Jakarta 2026, anggaran pendidikan mencapai Rp19,75 triliun atau sekitar 26,5 persen belanja daerah. Pemerintah juga mengalokasikan Rp3,25 triliun untuk KJP Plus, Rp399 miliar untuk KJMU, serta Rp282,46 miliar untuk program sekolah swasta gratis.
Di sektor transportasi, subsidi juga mencapai sekitar Rp4,82 triliun. TransJakarta mendapat alokasi terbesar Rp3,75 triliun, disusul MRT dan LRT.
Angka-angka tersebut menunjukkan satu hal: APBD bukan sekadar tabel angka di ruang rapat.
Ia menentukan berapa mahal ongkos seseorang pergi bekerja, apakah seorang anak bisa terus sekolah, apakah keluarga mampu mengakses layanan kesehatan, hingga seberapa besar pendapatan yang tersisa setelah semua kebutuhan dasar dibayar.
Karena itu, pembahasan anggaran tidak semestinya hanya bertanya, berapa uang yang dibelanjakan?
Pertanyaan yang lebih penting adalah: berapa banyak beban warga yang berhasil dikurangi?
Terlebih APBD Jakarta 2026 menghadapi tekanan. Nilainya ditetapkan Rp81,32 triliun, turun sekitar Rp10,54 triliun dibanding APBD 2025. Penurunan terutama berkaitan dengan berkurangnya transfer pemerintah pusat, termasuk Dana Bagi Hasil pajak.
Situasi seperti ini justru membuat prioritas kebijakan menjadi semakin penting.
Anggaran yang terbatas harus semakin dekat dengan kebutuhan sehari-hari warga.
Transportasi yang murah dan terintegrasi berarti lebih banyak uang warga yang bisa dibawa pulang. Pendidikan yang terjangkau berarti keluarga tidak harus mengorbankan kebutuhan lain. Hunian yang masuk akal berarti anak muda tidak selamanya menjadi generasi yang hanya mampu menyewa.
Begitu pula lapangan pekerjaan. Kota global tidak banyak artinya jika warga lokal hanya mendapatkan pekerjaan dengan pendapatan yang tidak sebanding dengan biaya hidup.
Jakarta tidak cukup hanya menjadi tempat orang bekerja. Jakarta harus menjadi tempat orang bisa membangun kehidupan.
Gagasan semacam ini penting terus didorong dalam pembahasan kebijakan Jakarta. Fraksi PKB DPRD Jakarta, misalnya, menempatkan isu rumah, transportasi, pendidikan, dan pekerjaan layak sebagai bagian dari kebutuhan dasar warga—bukan kemewahan.
Pada akhirnya, politik kota seharusnya sesederhana itu.
Bukan hanya bicara tentang seberapa tinggi pertumbuhan ekonomi, tetapi seberapa banyak warga yang bisa bernapas lebih lega setelah pertumbuhan itu terjadi.
Sebab kota yang baik bukan kota yang membuat warganya sekadar mampu bertahan hidup.
Kota yang baik adalah kota yang membuat warganya masih punya uang, waktu, dan kesempatan untuk memikirkan masa depan.
Dan kalau Jakarta ingin benar-benar menjadi kota global, warga Jakarta seharusnya bukan sekadar penonton dari kemajuan kotanya sendiri.
Mereka harus menjadi orang pertama yang merasakan manfaatnya.
