Perdebatan soal kandidat, dukungan politik, faksionalisme, hingga dugaan politik uang berisiko membuat forum tertinggi NU menyempit menjadi pertarungan elite. Padahal, agenda abad kedua NU jauh lebih besar daripada seka
TanahTanahAir | Jombang — Nahdlatul Ulama memasuki babak baru. Muktamar ke-35 yang digelar pada 27–31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, menjadi muktamar pertama NU setelah organisasi ini memasuki abad kedua.
Karena itu, pertanyaan yang mestinya mengemuka bukan sekadar siapa yang akan menjadi Rais Aam atau Ketua Umum PBNU. Pertanyaan yang jauh lebih mendasar adalah: seberapa berdaulat NU menentukan masa depannya sendiri?
Kekhawatiran mengenai kemandirian dan kedaulatan organisasi belakangan ikut mengemuka menjelang muktamar. Perdebatan soal kandidat, dukungan politik, faksionalisme, hingga dugaan politik uang berisiko membuat forum tertinggi NU menyempit menjadi pertarungan elite. Padahal, agenda abad kedua NU jauh lebih besar daripada sekadar pergantian kepemimpinan. Di titik inilah Muktamar ke-35 seharusnya menjadi momentum koreksi.
NU memiliki basis jamaah yang sangat besar, jaringan pesantren, lembaga pendidikan, layanan sosial, serta pengaruh keagamaan yang kuat. Namun modal sosial sebesar itu tidak otomatis menjadikan sebuah organisasi mandiri. Kemandirian membutuhkan kemampuan mengelola sumber daya sendiri, membangun kekuatan ekonomi jamaah, memperkuat institusi, sekaligus menjaga keputusan organisasi dari ketergantungan pada kepentingan eksternal.
Survei Alvara yang dikutip NU Online menunjukkan warga NU tidak hanya berharap organisasi hadir dalam urusan keagamaan. Mereka juga menginginkan penguatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Artinya, tuntutan terhadap NU telah bergerak: dari sekadar menjadi penjaga tradisi menuju organisasi yang mampu memperkuat kehidupan warganya.
Kedaulatan NU juga tidak berhenti pada siapa yang menang dalam pemilihan. Kedaulatan berarti keputusan organisasi lahir dari proses yang bermartabat, transparan, dan benar-benar mencerminkan aspirasi struktur NU. Muktamar tidak boleh kehilangan independensinya karena transaksi kepentingan jangka pendek.
Jika politik uang, tekanan elite, atau pertarungan faksi terlalu dominan, persoalannya bukan lagi siapa yang terpilih. Yang dipertaruhkan adalah legitimasi kepemimpinan itu sendiri.
Karena itu, kekhawatiran terhadap politik uang perlu dijawab dengan mekanisme organisasi yang tegas. Begitu pula faksionalisme harus dihentikan sebelum berubah menjadi luka yang sulit dipulihkan. Sejumlah kalangan bahkan telah menyerukan agar Muktamar ke-35 menjadi ruang untuk mengakhiri fragmentasi di tubuh NU.
Namun ada persoalan lain yang tidak kalah penting: apa yang akan dibawa NU setelah muktamar?
Jangan sampai hiruk-pikuk perebutan posisi membuat agenda besar warga NU justru tenggelam. Isu pendidikan, ekonomi umat, petani, pesantren, lapangan kerja, teknologi, kemiskinan, hingga masa depan generasi muda membutuhkan perhatian yang jauh lebih serius.
NU telah memasuki abad kedua. Tantangannya bukan lagi sekadar mempertahankan organisasi, melainkan memastikan organisasi tetap relevan ketika masyarakat berubah sangat cepat.
Karena itu, pemimpin NU ke depan membutuhkan kapasitas manajerial, kemampuan teknokratis, dan keberanian mengambil keputusan strategis. Kiai tetap menjadi jantung organisasi, tetapi kompleksitas abad kedua menuntut tata kelola yang semakin profesional. Gagasan tentang penguatan meritokrasi, pendidikan tinggi, dan ekonomi umat juga telah muncul dari kalangan NU internasional menjelang muktamar.
Pada akhirnya, Muktamar ke-35 akan dikenang bukan hanya karena nama yang terpilih. Ia akan dikenang karena apakah NU berhasil menunjukkan bahwa organisasi sebesar ini masih mampu berdaulat atas dirinya sendiri.
Berdaulat dari kepentingan politik praktis. Berdaulat dari ketergantungan ekonomi. Berdaulat dalam menentukan kepemimpinan. Dan yang paling penting, berdaulat dalam merumuskan agenda perjuangannya sendiri.
Muktamar pertama di abad kedua seharusnya bukan panggung untuk mengulang pertarungan lama dengan pemain baru.
Ia mestinya menjadi titik balik. Sebab NU yang kuat bukan NU yang paling ramai memperebutkan jabatan. NU yang kuat adalah NU yang mampu memastikan jabatan tunduk pada khidmat, bukan khidmat tunduk pada jabatan. (***)
