Desakan agar RUU Perampasan Aset segera disahkan, misalnya, menunjukkan bahwa isu korupsi masih menjadi titik sensitif dalam hubungan antara masyarakat dan negara. Tuntutan lain tentang harga kebutuhan pokok dan ekonomi menunjukkan keresahan yang lebih dekat dengan meja makan ketimbang ruang sidang.
HarianTanahAir | Jakarta ~ Demonstrasi 27 Agustus 2026 di depan Gedung DPR/MPR bukan muncul dari ruang kosong. Ribuan orang datang membawa tuntutan yang beragam: dari desakan pengesahan RUU Perampasan Aset, pemberantasan korupsi, harga kebutuhan pokok, sampai persoalan tata kelola pemerintahan. Mahasiswa, masyarakat sipil, dan sejumlah kelompok daerah bertemu di satu tempat: Senayan.
Di situlah persoalan sebenarnya bermula. Demonstrasi sering dipandang sebagai masalah keamanan. Jalan ditutup, lalu lintas tersendat, aktivitas warga terganggu. Aparat kemudian sibuk menghitung jumlah personel, pagar pembatas, titik rawan, dan kemungkinan kericuhan.
Semua itu penting. Tetapi ada satu hal yang sering terlupakan: mengapa orang memilih meninggalkan rumah, menghabiskan waktu, uang, dan tenaga untuk berdiri berjam-jam di depan gedung parlemen? Pertanyaan itu jauh lebih penting daripada sekadar berapa banyak orang yang turun ke jalan.
Ketika Jalan Menjadi Kotak Suara
Dalam demokrasi, pemilu bukan satu-satunya cara warga menyampaikan pendapat. Demonstrasi adalah salah satu bentuk partisipasi politik ketika masyarakat merasa saluran formal tidak cukup cepat, tidak cukup responsif, atau tidak cukup mendengarkan.
Karena itu, aksi 27 Agustus seharusnya tidak dibaca hanya sebagai kerumunan. Ia adalah semacam surat terbuka yang ditulis di jalan raya. Pesannya beragam, tetapi sebagian memiliki benang merah yang sama: ketidakpercayaan.
Desakan agar RUU Perampasan Aset segera disahkan, misalnya, menunjukkan bahwa isu korupsi masih menjadi titik sensitif dalam hubungan antara masyarakat dan negara. Tuntutan lain tentang harga kebutuhan pokok dan ekonomi menunjukkan keresahan yang lebih dekat dengan meja makan ketimbang ruang sidang.
Negara boleh tidak menyetujui tuntutan demonstran. Tetapi negara tidak boleh menganggap tuntutan itu tidak ada.
Jangan Romantisasi Demonstrasi
Namun membela hak berdemonstrasi bukan berarti membenarkan semua yang terjadi dalam demonstrasi. Ini penting ditegaskan. Demonstrasi adalah hak. Kekerasan bukan.
Merusak fasilitas umum, menyerang aparat, mengancam warga lain, membawa benda berbahaya, atau melakukan tindakan kriminal tidak otomatis menjadi sah hanya karena dilakukan atas nama aspirasi rakyat.
Begitu pula sebaliknya. Menjaga ketertiban bukan cek kosong bagi aparat untuk menggunakan kekuatan secara berlebihan. Negara mempunyai kewajiban menjaga keamanan. Tetapi kewenangan itu harus dijalankan secara proporsional, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Demokrasi membutuhkan dua kedisiplinan sekaligus: demonstran harus disiplin terhadap batas hukum, aparat harus disiplin terhadap batas kekuasaan.
Jika salah satunya hilang, demonstrasi mudah berubah menjadi kekacauan atau represi. Keduanya sama-sama buruk bagi demokrasi.
DPR tidak Bisa Hanya Menunggu Massa Pulang
Ada ironi yang sulit diabaikan. Gedung DPR dibangun untuk menampung aspirasi rakyat. Tetapi berkali-kali rakyat justru merasa harus datang ke depan pagarnya agar suaranya terdengar. Mungkin persoalannya bukan karena masyarakat terlalu sering berdemo.
Bisa jadi lembaga politik terlalu lambat merespons. Tuntutan pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi contoh. Ketika sebuah agenda terus menjadi tuntutan publik, DPR semestinya tidak hanya menjawab dengan konferensi pers atau janji pembahasan.
Publik membutuhkan jadwal, argumentasi, proses yang transparan, dan hasil yang bisa diperiksa. Politik yang sehat bukan politik yang berhasil membuat demonstrasi berhenti. Politik yang sehat adalah politik yang membuat alasan untuk demonstrasi semakin sedikit.
Jangan Pula Semua Kemarahan Disebut Representasi Rakyat
Ada sisi lain yang juga perlu dijaga. Besarnya massa tidak otomatis membuat semua tuntutan menjadi benar. Ramainya media sosial tidak otomatis membuat semua informasi valid. Bahkan demonstrasi dapat disusupi kepentingan politik tertentu.
Karena itu, masyarakat juga perlu kritis. Jangan sampai kemarahan publik menjadi komoditas yang diperdagangkan oleh mereka yang memiliki agenda sendiri. Demokrasi membutuhkan kebebasan bersuara sekaligus kemampuan membedakan fakta dan propaganda.
Di tengah derasnya video pendek, potongan pernyataan, dan informasi yang beredar tanpa konteks, warga perlu lebih berhati-hati. Bahkan video yang diklaim sebagai rombongan demonstran 27 Agustus sempat dinyatakan sebagai disinformasi karena ternyata merupakan rekaman dari kegiatan lain. Ini menunjukkan bahwa perang informasi bisa sama pentingnya dengan aksi di jalan.
Setelah Massa Membubarkan Diri
Pada akhirnya, demonstrasi akan selesai. Spanduk dilipat. Mikrofon dimatikan. Jalan dibersihkan. Aparat kembali ke markas. Warga kembali bekerja. Tetapi pertanyaan yang dibawa para demonstran tidak ikut bubar.
Justru setelah massa pulang, negara harus menjawabnya. Apakah tuntutan itu akan dibahas? Apakah ada kebijakan yang berubah? Apakah DPR membuka ruang dialog? Apakah pemerintah memperbaiki hal-hal yang memang bermasalah?
Atau semuanya akan kembali seperti semula sampai demonstrasi berikutnya datang? Demokrasi tidak diukur dari seberapa sepi jalanan setelah demonstrasi. Demokrasi diukur dari apa yang dilakukan penguasa setelah mendengar suara dari jalanan.
Demo 27 Agustus seharusnya tidak diperlakukan sebagai kemenangan satu kelompok dan kekalahan kelompok lain. Ia semestinya menjadi alarm. Bagi pemerintah, alarm untuk memperbaiki kebijakan.
Bagi DPR, alarm untuk mempercepat kerja politik yang transparan. Bagi aparat, alarm untuk menjaga demokrasi tanpa kehilangan ketegasan. Dan bagi demonstran, alarm bahwa kebebasan menyampaikan pendapat selalu datang bersama tanggung jawab.
Sebab demokrasi bukan tentang siapa yang paling keras berteriak. Demokrasi adalah tentang apakah mereka yang berada di dalam gedung akhirnya bersedia mendengar mereka yang berada di luar pagar. (***)
