HARIANTANAHAIR | Jakarta – Upaya memperkuat ekosistem pendidikan anak usia dini di Jakarta kembali mengemuka. Perwakilan Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) DKI Jakarta menyampaikan aspirasi kepada Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKB, Tri Waluyo, terkait kebutuhan sekretariat organisasi yang representatif melalui pemanfaatan aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Pertemuan yang berlangsung dalam suasana dialogis itu menjadi ruang bagi para pendidik PAUD untuk menyampaikan berbagai kebutuhan organisasi, terutama pentingnya keberadaan sekretariat sebagai pusat administrasi, koordinasi, sekaligus pengembangan program pendidikan anak usia dini di Ibu Kota.
Bagi HIMPAUDI, sekretariat bukan sekadar bangunan fisik. Kehadirannya dipandang sebagai infrastruktur kelembagaan yang akan memperkuat koordinasi ribuan pendidik PAUD yang tersebar di berbagai wilayah Jakarta. Selama ini, berbagai kegiatan organisasi masih dilakukan dengan keterbatasan ruang dan fasilitas, sehingga efektivitas pelayanan kepada anggota dinilai belum optimal.
Dalam audiensi tersebut, HIMPAUDI DKI Jakarta mengajukan permohonan dukungan agar salah satu aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat dimanfaatkan sebagai sekretariat organisasi. Langkah itu dinilai akan memberikan manfaat jangka panjang, tidak hanya bagi organisasi, tetapi juga bagi peningkatan kualitas layanan pendidikan anak usia dini.
Keberadaan sekretariat permanen diharapkan mampu menjadi pusat koordinasi berbagai program peningkatan kapasitas guru, pelaksanaan pelatihan, penguatan jejaring antarpendidik, hingga penyelenggaraan kegiatan edukatif yang melibatkan masyarakat.
Sekretariat Dinilai Perkuat Kelembagaan PAUD
Pendidikan anak usia dini selama ini dipandang sebagai fondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kualitas pendidikan pada masa awal kehidupan anak berpengaruh terhadap perkembangan kognitif, sosial, maupun karakter pada jenjang pendidikan berikutnya.
Karena itu, penguatan kelembagaan organisasi profesi pendidik menjadi salah satu faktor yang ikut menentukan keberhasilan pembangunan sektor pendidikan secara keseluruhan. HIMPAUDI sebagai organisasi yang menaungi para pendidik PAUD memiliki peran strategis dalam meningkatkan kompetensi tenaga pendidik sekaligus menjadi mitra pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini.
Dengan adanya sekretariat yang tetap, berbagai program organisasi diharapkan dapat berjalan lebih terstruktur. Selain menjadi pusat administrasi, sekretariat juga dapat difungsikan sebagai ruang diskusi, pelatihan, hingga tempat koordinasi berbagai kegiatan yang mendukung peningkatan mutu layanan PAUD di Jakarta.
Aspirasi tersebut mendapat perhatian dari Tri Waluyo. Politikus Fraksi PKB itu menyampaikan apresiasi terhadap dedikasi HIMPAUDI dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan anak usia dini.
Menurutnya, keberadaan para pendidik PAUD memiliki kontribusi besar dalam membentuk generasi masa depan. Karena itu, berbagai kebutuhan yang mendukung peningkatan kualitas organisasi patut mendapatkan perhatian, sepanjang tetap berjalan sesuai koridor hukum dan tata kelola pemerintahan yang berlaku.
Tri Waluyo mengatakan aspirasi yang disampaikan HIMPAUDI akan ditindaklanjuti melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan. Ia menegaskan bahwa setiap pemanfaatan aset milik pemerintah daerah harus memperhatikan aspek regulasi, transparansi, serta kepentingan masyarakat secara luas.
“Prinsipnya kami mengapresiasi perjuangan HIMPAUDI dalam memajukan pendidikan anak usia dini. Aspirasi ini akan kami tindak lanjuti sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku, sehingga pemanfaatan aset daerah tetap memperhatikan regulasi, transparansi, dan kepentingan masyarakat,” ujar Tri Waluyo.
Dukungan Pendidikan Harus Berjalan dengan Tata Kelola yang Baik
Komisi C DPRD DKI Jakarta memiliki fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah. Karena itu, usulan pemanfaatan aset pemerintah memerlukan pembahasan yang cermat agar tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan maupun prinsip akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah.
Pendekatan tersebut dinilai penting agar setiap kebijakan yang diambil tidak hanya memberikan manfaat bagi organisasi pemohon, tetapi juga menjaga tata kelola pemerintahan yang baik. Pemanfaatan aset daerah harus mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekaligus memastikan aset publik digunakan secara optimal.
Di sisi lain, dukungan terhadap organisasi profesi pendidikan juga menjadi bagian dari investasi jangka panjang pembangunan daerah. Penguatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan akan berdampak langsung terhadap kualitas layanan pendidikan yang diterima anak-anak sejak usia dini.
Pertemuan antara HIMPAUDI DKI Jakarta dan Tri Waluyo memperlihatkan bahwa dialog antara masyarakat dengan lembaga legislatif tetap menjadi jalur penting dalam menyampaikan aspirasi publik. DPRD tidak hanya menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan, tetapi juga menjadi jembatan komunikasi bagi berbagai kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan kebijakan.
Bagi HIMPAUDI, harapan atas keberadaan sekretariat bukan semata persoalan fasilitas organisasi. Lebih dari itu, sekretariat dipandang sebagai simpul penguatan gerakan pendidikan anak usia dini yang selama ini dijalankan para pendidik dengan berbagai keterbatasan.
Sementara bagi DPRD, aspirasi tersebut menjadi bagian dari upaya mencari titik temu antara kebutuhan masyarakat dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Dukungan terhadap dunia pendidikan, dalam pandangan Tri Waluyo, harus berjalan beriringan dengan kepatuhan terhadap regulasi agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat Jakarta.
