HarianTanahAir | Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghadapi persimpangan baru dalam kebijakan transportasi publik. Setelah agresif memperluas jaringan Transjabodetabek hingga menghubungkan Jakarta dengan Bogor, Bekasi, Tangerang, Cikarang, dan Bandara Soekarno-Hatta, kini muncul pertanyaan yang lebih pelik: berapa harga yang layak dibayar penumpang?
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui pemerintah telah menerima usulan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) untuk menyesuaikan tarif Transjakarta dan Transjabodetabek. Salah satu usulan yang paling menyita perhatian adalah kenaikan tarif layanan Transjabodetabek menjadi Rp10.000 serta tarif reguler Transjakarta menjadi Rp5.000. Selain itu, DTKJ juga mengusulkan skema langganan bulanan sebesar Rp200 ribu agar perjalanan masyarakat menjadi lebih efisien. Keputusan tersebut masih dikaji bersama DPRD DKI Jakarta.
Bagi Jakarta, pembahasan tarif bukan sekadar soal angka. Ia menyentuh inti kebijakan transportasi perkotaan: apakah angkutan umum diposisikan sebagai layanan publik yang terus disubsidi, atau mulai bergerak menuju sistem yang lebih mandiri secara finansial.
Selama dua tahun terakhir, Transjabodetabek berkembang pesat. Rute-rute baru dibuka menuju kawasan penyangga seperti Alam Sutera, Bogor, Bekasi, Cikarang hingga Bandara Soekarno-Hatta. Ekspansi itu merupakan bagian dari strategi mengurangi ketergantungan warga terhadap kendaraan pribadi sekaligus mengurai kemacetan metropolitan yang semakin kompleks.
Namun, setiap kilometer layanan baru membawa konsekuensi biaya operasional yang tidak kecil. Koridor antarkota memiliki jarak lebih panjang, waktu tempuh lebih lama, konsumsi bahan bakar lebih tinggi, serta kebutuhan armada dan pengemudi yang lebih besar dibanding layanan dalam kota.
Di sisi lain, tarif Transjabodetabek menuju Bandara Soekarno-Hatta selama masa promosi masih dipatok Rp3.500. Angka itu jauh lebih murah dibanding moda transportasi lain menuju bandara. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai keberlanjutan subsidi apabila jumlah rute terus bertambah.
Pramono mengatakan keputusan mengenai tarif tidak bisa lagi berlarut-larut. Menurut dia, pemerintah sebelumnya menjanjikan evaluasi dalam waktu tiga bulan sejak layanan bandara diluncurkan. Kini pembahasan dipercepat bersama DPRD agar masyarakat memperoleh kepastian.
Meski demikian, kenaikan tarif menyimpan risiko politik sekaligus sosial.
Pengalaman berbagai kota besar menunjukkan bahwa sensitivitas tarif angkutan umum sangat tinggi. Kenaikan beberapa ribu rupiah memang terlihat kecil bagi sebagian pengguna, tetapi bagi pekerja yang setiap hari melakukan perjalanan pulang-pergi, tambahan biaya dapat mencapai puluhan hingga ratusan ribu rupiah setiap bulan.
Persoalan lain adalah tujuan utama pengembangan Transjabodetabek sendiri.
Jakarta selama ini berusaha menggeser masyarakat dari kendaraan pribadi menuju transportasi massal. Bila tarif dianggap terlalu tinggi, sebagian penumpang berpotensi kembali menggunakan sepeda motor atau mobil pribadi, terutama bagi pengguna yang sebelumnya berpindah karena faktor biaya.
Karena itu, sejumlah anggota DPRD mengingatkan agar penyesuaian tarif tidak justru menghambat misi besar mengurangi kemacetan dan emisi kendaraan. Pembahasan tarif, menurut mereka, harus mempertimbangkan daya beli masyarakat sekaligus efektivitas kebijakan transportasi jangka panjang.
DTKJ berargumen bahwa usulan tarif tunggal justru dapat menciptakan sistem yang lebih sederhana. Dalam skema integrasi antarkoridor, sebagian perjalanan yang sebelumnya membutuhkan dua kali pembayaran bahkan dinilai bisa menjadi lebih murah dibanding sistem lama. Selain itu, tarif langganan bulanan dinilai dapat mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum secara rutin.
Bagi Jakarta, perdebatan mengenai tarif sejatinya merupakan refleksi dari tantangan kota metropolitan modern. Transportasi publik bukan hanya soal mengangkut penumpang dari satu titik ke titik lain, melainkan instrumen untuk mengurangi kemacetan, menekan polusi udara, memperluas akses ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup warga.
Karena itu, keputusan yang akan diambil Pemprov DKI bersama DPRD tidak semata menentukan besaran ongkos perjalanan. Keputusan tersebut akan menjadi penanda arah kebijakan Jakarta: apakah tetap mempertahankan subsidi besar demi mempercepat perpindahan warga ke transportasi umum, atau mulai menggeser beban pembiayaan kepada pengguna demi menjaga keberlanjutan layanan.
Pilihan itu tidak mudah. Terlalu murah membebani anggaran daerah, tetapi terlalu mahal berisiko membuat kursi-kursi bus kembali kosong. Di tengah ambisi menjadikan Jakarta sebagai kota global dengan transportasi publik sebagai tulang punggung mobilitas, keseimbangan antara keterjangkauan dan keberlanjutan menjadi pekerjaan rumah yang belum selesai.
