HARIANTANAHAIR.COM I JAKARTA — Pemilu Indonesia memasuki babak baru. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tidak sekadar mengubah kapan pemilih datang ke TPS. Putusan itu mengubah arsitektur electoral cycle Indonesia: dari pemilu serentak nasional dan daerah menuju dua arena elektoral yang dipisahkan waktu.

Mulai 2029, pemilihan Presiden, DPR, dan DPD akan dipisahkan dari pemilihan kepala daerah serta DPRD. Jarak antara kedua pemilu itu ditetapkan sekitar dua sampai dua setengah tahun.

Dengan desain baru ini, Indonesia tidak lagi memiliki satu momentum politik raksasa seperti Pemilu 2024, ketika pemilih memilih presiden, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dalam satu hari.

Lima kotak suara perlahan menjadi sejarah.

Yang muncul setelahnya adalah dua arena legitimasi politik: arena nasional dan arena lokal.

Pemilu Tak Lagi Sekali Hantam

Selama ini pemilu serentak membuat hampir seluruh kompetisi politik bertumpuk dalam satu siklus.

Presiden dan wakil presiden bertarung bersama calon anggota legislatif pusat hingga daerah. Isu nasional bercampur dengan persoalan jalan rusak, harga sembako, layanan kesehatan, sekolah, hingga kandidat kepala daerah.

Model itu memang efisien dari sisi penyelenggaraan karena seluruh pemilu digelar bersamaan. Namun konsekuensinya tidak kecil: isu lokal kerap tenggelam di bawah hiruk-pikuk pertarungan politik nasional.

Putusan MK mencoba mengubah persoalan tersebut.

Dengan memisahkan pemilu nasional dan lokal, pemilih memperoleh ruang untuk menilai pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dalam arena yang berbeda.

Presiden tidak lagi otomatis menjadi magnet utama ketika kepala daerah dipilih.

Begitu pula kandidat DPRD dan kepala daerah memperoleh ruang lebih besar untuk menjual program lokal tanpa harus sepenuhnya terseret pertarungan politik nasional.

Secara teoritis, desain ini dapat membuat akuntabilitas politik menjadi lebih terukur.

Namun, teori belum tentu sama dengan praktik.

Dua Arena, Dua Mandat Politik

Pemisahan tersebut menciptakan konsekuensi politik yang lebih dalam.

Pemilu nasional akan menghasilkan legitimasi bagi Presiden, DPR, dan DPD. Beberapa tahun kemudian, pemilu lokal menghasilkan legitimasi baru bagi gubernur, bupati, wali kota, dan DPRD.

Artinya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak lagi lahir dari satu gelombang elektoral yang sama.

Ini dapat memperkuat mekanisme checks and balances politik. Pemerintah daerah bisa dinilai berdasarkan kinerjanya sendiri. Pemilih juga mempunyai kesempatan untuk memberikan koreksi sebelum periode pemerintahan berikutnya berakhir.

Tetapi ada sisi lain.

Jarak pemilu menciptakan dua momentum politik berbeda yang dapat saling memengaruhi.

Partai yang menang dalam pemilu nasional belum tentu menguasai pemilu lokal. Popularitas presiden tidak otomatis berpindah kepada kandidat kepala daerah. Begitu pula kemenangan partai di tingkat lokal tidak selalu mencerminkan kekuatan politik nasional.

Indonesia berpotensi memasuki era politik yang lebih cair.

Koalisi nasional dan koalisi lokal bisa semakin berbeda.

Tahun 2029 Menjadi Titik Uji

Persoalan terbesar bukan semata-mata bagaimana pemilu dipisahkan, tetapi bagaimana seluruh sistem ketatanegaraan menyesuaikan diri.

Putusan MK tersebut mengharuskan pembentuk undang-undang menata ulang berbagai ketentuan mengenai pemilu dan pilkada. Bahkan MK pada 2025 pernah menyatakan tidak dapat menerima permohonan yang menguji ketentuan terkait karena Putusan 135/2024 belum ditindaklanjuti atau dinormakan oleh pembentuk undang-undang.

Ini berarti desain baru belum selesai hanya dengan putusan hakim.

Masih ada pekerjaan legislasi.

Undang-undang harus menyesuaikan masa jabatan Presiden, DPR, DPD, kepala daerah, dan DPRD. Penyelenggara pemilu harus menyiapkan tahapan yang berbeda. Partai politik harus mengubah strategi rekrutmen dan kampanye. Pemerintah harus mengantisipasi konsekuensi anggaran.

Dan yang tidak kalah penting: pemilih harus memahami bahwa pemilu nasional dan pemilu daerah kini menjadi dua peristiwa politik yang berbeda.

Akuntabilitas Bisa Lebih Tajam

Di satu sisi, pemisahan tersebut menawarkan keuntungan.

Pemilih dapat mengevaluasi pemerintah pusat berdasarkan kinerja nasional, kemudian menilai pemerintah daerah berdasarkan persoalan yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Jika jalan rusak, transportasi buruk, sekolah bermasalah atau layanan publik tidak berjalan, kandidat kepala daerah tidak bisa lagi terlalu mudah bersembunyi di balik popularitas politik nasional.

Begitu pula anggota DPRD akan menghadapi kontestasi yang lebih fokus pada isu daerah.

Pemilu lokal berpotensi menjadi rapor tersendiri bagi pemerintah daerah.

Tetapi syaratnya jelas: pemilih harus memiliki informasi yang cukup untuk menilai kinerja kandidat.

Tanpa itu, pemisahan pemilu hanya menghasilkan dua musim kampanye baru.

Risiko Baru: Politik Tak Pernah Benar-Benar Berhenti

Ada konsekuensi lain yang jarang dibicarakan.

Dengan dua arena pemilu yang berjarak sekitar dua tahun, Indonesia berpotensi mengalami kampanye politik yang lebih panjang.

Partai politik tidak lagi menghadapi satu puncak elektoral dalam lima tahun. Setelah pemilu nasional selesai, perhatian politik dapat segera beralih menuju pemilu daerah.

Elite partai harus terus memelihara mesin politik. Kandidat mulai membangun popularitas jauh sebelum masa kampanye. Pemerintahan daerah juga dapat semakin dipengaruhi kalkulasi elektoral.

Dengan kata lain, pemisahan pemilu bisa membuat politik lebih terfokus.

Tetapi sekaligus membuat politik lebih permanen dalam kehidupan pemerintahan.

Pertanyaan Besar 2029–2031

Di sinilah periode 2029–2031 menjadi penting.

Pemilu nasional akan lebih dulu menentukan Presiden, DPR, dan DPD. Setelah itu, Indonesia memasuki jeda sebelum pemilu daerah.

Pada periode tersebut, peta politik dapat berubah.

Presiden yang baru terpilih mungkin memiliki tingkat popularitas berbeda. Partai yang menang secara nasional bisa mengalami penurunan dukungan. Kandidat kepala daerah bisa membangun kendaraan politik sendiri. Bahkan konfigurasi koalisi nasional dapat berbeda dengan koalisi di daerah.

Artinya, hasil Pemilu 2029 tidak otomatis menjadi cetak biru Pilkada berikutnya.

Justru di situlah demokrasi lokal mendapatkan ruang.

Namun di situlah pula potensi konflik kepentingan politik baru muncul.

Bukan Sekadar Memisahkan Jadwal

Putusan MK 135/PUU-XXII/2024 pada akhirnya bukan soal kalender.

Ia menyentuh pertanyaan yang lebih fundamental: bagaimana Indonesia ingin membangun hubungan antara kekuasaan nasional dan kekuasaan daerah?

Apakah pemisahan pemilu akan membuat pemilih lebih rasional dalam menilai kandidat?

Apakah isu lokal akhirnya memperoleh panggung yang selama ini kalah oleh pertarungan presiden?

Atau justru Indonesia akan memasuki siklus politik yang tidak pernah benar-benar berhenti?

Jawabannya akan terlihat ketika desain baru itu diuji pada Pemilu 2029 dan pemilu daerah setelahnya.

Yang jelas, era lima kotak suara dalam satu hari telah menemukan batasnya.

Indonesia kini sedang bergerak menuju dua arena elektoral dengan dua sumber legitimasi politik.

Dan tantangan sebenarnya bukan lagi kapan rakyat memilih, melainkan bagaimana memastikan setiap pilihan rakyat benar-benar menghasilkan pemerintahan yang lebih akuntabel.