HarianTanahAir | Jakarta — Ketika kemiskinan diterjemahkan menjadi angka, persoalannya bisa menjadi rumit. Satu keluarga yang sedang terdesak kebutuhan hidup bisa saja terlihat “lebih mampu” hanya karena memiliki sepeda motor kredit atau terjerat pinjaman online.
Itulah yang disoroti Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta, Lazarus Simon Ishak. Ia meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengevaluasi, bahkan menghapus, indikator desil yang dinilai tidak menggambarkan kondisi ekonomi warga secara utuh dalam penentuan penerima bantuan sosial.
Menurut Lazarus, jangan sampai sistem yang dibuat untuk memastikan bansos tepat sasaran justru berubah menjadi pagar administratif yang membuat warga miskin tersingkir.
“Kalau memang negara memberikan bantuan sosial pada warganya, jangan pakai syarat yang memberatkan,” kata Lazarus dalam keterangannya pada Rabu, 12 Agustus 2026.
Desil digunakan untuk mengelompokkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Secara sederhana, semakin rendah desil, semakin rendah pula tingkat kesejahteraannya. Sistem ini menjadi salah satu dasar penentuan penerima sejumlah program bantuan.
Masalah muncul ketika indikator administratif tidak selalu sejalan dengan kehidupan sehari-hari.
Lazarus mencontohkan kepemilikan pinjaman online. Seseorang yang tercatat memiliki pinjol tidak otomatis berarti memiliki kemampuan ekonomi lebih baik. Bisa jadi justru sebaliknya: pinjaman tersebut muncul karena orang itu sedang kesulitan memenuhi kebutuhan.
“Cari tahu dulu dong, orang punya pinjol itu karena dia tidak punya kemampuan ekonomi, terpaksa pinjol. Kalau punya uang ngapain pinjol?” ujarnya.
Hal serupa berlaku untuk kredit sepeda motor.
Di atas kertas, kepemilikan kendaraan dapat terbaca sebagai aset. Tetapi bagi sebagian warga Jakarta, sepeda motor justru merupakan alat produksi. Motor kredit bisa menjadi kendaraan untuk bekerja sebagai pengemudi ojek online, kurir, atau pekerja sektor informal lainnya.
“Jangan terus karena gara-gara itu desilnya jadi naik. Kredit motor juga terpaksa karena bisa dipakai untuk kerja, ojek online,” kata Lazarus.
Di sinilah persoalan bansos Jakarta menjadi lebih besar daripada sekadar urusan angka.
Data seharusnya membaca kemiskinan, bukan malah menciptakan kemiskinan administratif.
Jika seorang warga kehilangan bantuan karena sistem membaca cicilan motor sebagai tanda kesejahteraan, sementara cicilan itu justru menjadi satu-satunya alat untuk mencari nafkah, ada sesuatu yang perlu diperiksa dari cara kerja datanya.
Lazarus meminta Pemprov DKI tidak hanya mengandalkan data administratif dalam menentukan penerima bansos. Verifikasi lapangan, menurut dia, tetap penting untuk memastikan kondisi nyata warga tidak kalah oleh angka dalam sistem.
Persoalan ini juga menjadi penting karena perubahan status desil dapat berdampak langsung terhadap akses warga pada program perlindungan sosial. Sistem yang dimaksudkan untuk mempersempit salah sasaran justru berisiko menghasilkan persoalan baru apabila data tidak diperbarui atau indikatornya tidak cukup sensitif membaca kondisi ekonomi keluarga.
Dengan kata lain, warga miskin tidak selalu tampil sebagai warga tanpa aset.
Ada yang punya rumah sederhana tetapi masih mencicil. Ada yang memiliki motor karena harus bekerja. Ada yang memiliki pinjaman karena penghasilan tidak cukup. Ada pula keluarga yang secara statistik terlihat bertahan, tetapi sebenarnya hidup dari utang ke utang.
Karena itu, Lazarus mendorong evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan desil dalam penentuan bansos DKI. Ia meminta indikator yang dianggap tidak relevan dengan kondisi kesejahteraan warga tidak dijadikan alasan untuk menggugurkan hak masyarakat.
Pemerintah memang membutuhkan data untuk memastikan bantuan tidak salah sasaran. Tetapi data juga bisa salah membaca kenyataan.
Dan dalam urusan bansos, kesalahan membaca itu bukan sekadar angka di layar. Konsekuensinya bisa berupa hilangnya uang untuk membeli beras, membayar sekolah, memenuhi kebutuhan kesehatan, atau bertahan sampai penghasilan berikutnya.
Bansos pada akhirnya bukan hadiah pemerintah. Ia merupakan instrumen perlindungan sosial bagi warga yang memang membutuhkan.
Karena itu, ketika sistem menentukan siapa yang layak dibantu, pertanyaan terpenting bukan hanya “warga ini masuk desil berapa?”
Pertanyaannya adalah: “Apakah warga ini benar-benar mampu hidup tanpa bantuan?”
Jika jawabannya tidak, pemerintah seharusnya tidak membiarkan sebuah angka menjadi alasan untuk menutup pintu bantuan.
