“Ketua Umum itu harus memiliki manajerial, skill untuk kemampuan mengelola, kemudian juga mampu secara teknik memang bisa menggerakkan organisasi,” ujar KH. Ma’ruf Amin.
HarianTanahAir | JAKARTA — Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama akan memilih bukan sekadar seorang ketua umum. Di tengah organisasi sebesar NU yang membentang dari tingkat pusat hingga ranting, tantangan kepemimpinan semakin bergeser: bukan hanya soal kapasitas keilmuan dan kharisma, tetapi juga kemampuan mengelola organisasi dan menggerakkan mesin kerja.
Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ma’ruf Amin menegaskan calon Ketua Umum PBNU harus memiliki dua bekal penting: kemampuan manajerial dan teknokratis.
Menurut Ma’ruf, Ketua Umum PBNU nantinya merupakan pelaksana berbagai arahan Rais Aam. Karena itu, sosok yang dipilih harus benar-benar mampu menerjemahkan arah kepemimpinan menjadi kerja organisasi yang konkret.
“Ketua Umum itu harus memiliki manajerial, skill untuk kemampuan mengelola, kemudian juga mampu secara teknik memang bisa menggerakkan organisasi.”
Pernyataan itu disampaikan Ma’ruf dalam tayangan Menjadi Indonesia episode ke-48 bertajuk “Di Balik Turun Gunungnya Kiai-Kiai Sepuh Jelang Muktamar ke-35 NU”, yang tayang pada Ahad, 23 Agustus 2026.
Masalah NU Bukan Kekurangan Tokoh
Pesan Ma’ruf sebenarnya menyentuh persoalan yang lebih besar. NU tidak kekurangan tokoh, ulama, maupun kader. Persoalannya adalah bagaimana kekuatan sebesar itu dapat disatukan menjadi gerakan organisasi.
Ma’ruf menyebut kepemimpinan NU harus menjalankan prinsip al-islah wal-ishlah: mendamaikan sekaligus memperbaiki.
Fungsi pertama adalah menyatukan berbagai potensi NU dan mendamaikan pihak-pihak yang berselisih. Menurut dia, tugas NU terlalu besar untuk dijalankan oleh organisasi yang terpecah oleh konflik internal.
NU bergerak di banyak sektor—keagamaan, sosial, pendidikan, kemasyarakatan, politik hingga isu kebangsaan. Karena itu, energi organisasi semestinya digunakan untuk bekerja, bukan habis untuk bertikai.
“Bukan memecah belah, tapi menyatukan,” kata Ma’ruf.
Jangan Sampai NU Sibuk Bertengkar, Tapi Lupa Bergerak
Peringatan Ma’ruf menjadi relevan menjelang Muktamar ke-35. Ia mengingatkan bahwa konflik internal tidak boleh membuat roda organisasi berhenti.
Menurut dia, NU tidak boleh mengalami kondisi ketika organisasi lebih sibuk dengan persoalan internal hingga aktivitasnya mandek. Ia bahkan menyebut kondisi tersebut sebagai sesuatu yang berbahaya karena mandat besar yang diwariskan KH Hasyim Asy’ari tidak akan berjalan.
Dalam konteks ini, kemampuan manajerial bukan sekadar kemampuan membuat struktur kepengurusan atau menjalankan rapat. Yang dibutuhkan adalah kemampuan mengubah potensi organisasi menjadi program, mengelola sumber daya, mengambil keputusan dan memastikan organisasi terus bergerak.
Dengan kata lain, NU membutuhkan pemimpin yang bukan hanya bisa berbicara tentang organisasi, tetapi bisa membuat organisasi bekerja.
Teknokrasi Tanpa Khittah Juga Tak Cukup
Namun Ma’ruf tidak sedang mengusulkan agar NU berubah menjadi korporasi.
Kemampuan teknokratis, menurut dia, tetap harus berjalan dalam koridor fikrah dan manhaj Nahdliyah. Ia mengingatkan agar gerakan NU tidak berubah menjadi sekadar gerakan yang bertumpu pada pemikiran atau kepentingan personal seorang figur.
Ini menjadi garis penting dalam pencarian Ketua Umum PBNU: kapabel mengelola organisasi, tetapi tetap berakar pada nilai NU.
Sebab, organisasi sebesar NU membutuhkan lebih dari sekadar popularitas. Ia membutuhkan kepemimpinan yang mampu menghubungkan nilai dengan kebijakan, gagasan dengan program, dan konflik dengan jalan keluar.
Ma’ruf juga sebelumnya mendorong agar warga NU tidak sekadar menjadi anggota karena mengikuti keluarga, guru, atau lingkungan. Ia menekankan pentingnya ber-NU ala basyirah, berorganisasi dengan pengetahuan dan pemahaman terhadap fikrah, manhaj, dan harakah Nahdliyah.
Maka, menjelang Muktamar ke-35, pertanyaan tentang siapa yang akan memimpin PBNU semestinya tidak berhenti pada “siapa tokohnya?”
Pertanyaan yang lebih penting adalah: siapa yang mampu membuat NU kembali bergerak?
Sebab organisasi sebesar NU tidak cukup hanya memiliki pemimpin yang dihormati. Ia membutuhkan pemimpin yang mampu menyatukan, mengelola, memperbaiki, dan yang paling penting menggerakkan.
Muktamar bukan sekadar memilih nama. Ia memilih arah NU untuk beberapa tahun ke depan.
