Ketua Fraksi PKB DPRD Jakarta, M. Fuadi Luthfi ikut mendorong agar penguatan bank sampah ditempatkan sebagai bagian dari agenda ekonomi kerakyatan. Bukan hanya program lingkungan, tetapi juga instrumen pemberdayaan warga.
HarianTanahAir | JAKARTA — Di Jakarta, sampah biasanya berakhir sebagai sesuatu yang harus segera disingkirkan. Masuk tong sampah, diangkut, lalu dibawa sejauh mungkin dari permukiman. Padahal, sebagian sampah yang dibuang warga sebenarnya masih memiliki nilai ekonomi.
Botol plastik, kardus, kertas, hingga kemasan tertentu dapat dijual kembali. Masalahnya, nilai itu sering hilang karena sampah tercampur sejak dari rumah.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini mendorong warga memilah sampah dari sumber. Kebijakan ini bukan sekadar soal kebersihan kota. Jika dirancang serius, pemilahan sampah bisa menjadi pintu masuk bagi ekonomi sirkular sekaligus memberikan manfaat langsung kepada warga.
Contohnya mulai muncul di sekolah. Pemerintah Kota Jakarta Pusat meluncurkan gerakan “Ayo Menabung dengan Sampah”. Melalui program tersebut, sampah yang dikumpulkan dan ditimbang dapat dikonversi menjadi nilai ekonomi dan ditabung melalui mekanisme bank sampah.
Gagasannya sederhana: anak-anak tidak hanya diajarkan membuang sampah pada tempatnya, tetapi juga memahami bahwa sesuatu yang dianggap tidak berguna masih memiliki nilai.
Namun, pertanyaan yang lebih besar muncul: mengapa konsep semacam ini belum menjadi gerakan ekonomi warga dalam skala yang lebih luas?
Jakarta memiliki ribuan bank sampah. Pemerintah juga terus membangun fasilitas pengelolaan sampah. Tetapi persoalan utama tetap sama: bagaimana membuat warga merasa bahwa memilah sampah bukan sekadar kewajiban tambahan, melainkan aktivitas yang memberikan manfaat nyata.
Selama ini kampanye pemilahan sampah kerap berhenti pada pesan moral: jangan membuang sampah sembarangan, kurangi plastik, dan pilah sampah.
Pesan itu penting. Tetapi bagi sebagian warga, ada pertanyaan yang lebih konkret: “Kalau saya sudah memilah, apa manfaatnya buat saya?” Di titik inilah insentif ekonomi menjadi penting. Bayangkan jika sistem bank sampah di tingkat RT, RW, rusun, sekolah, hingga pasar tidak hanya berfungsi sebagai tempat mengumpulkan sampah. Ia bisa menjadi bagian dari rantai ekonomi lokal.
Ibu rumah tangga dapat memperoleh tambahan pendapatan dari sampah rumah tangga. Anak sekolah belajar menabung sekaligus memahami ekonomi sirkular. Pengelola rusun memiliki sistem pengurangan sampah. Pelaku usaha kecil dapat menjadi bagian dari rantai pengolahan material daur ulang.
Dengan kata lain, sampah tidak lagi semata-mata persoalan yang harus dibayar pemerintah untuk dibuang, tetapi sumber daya yang bisa memberikan nilai kembali kepada masyarakat.
Namun model tersebut membutuhkan ekosistem. Warga akan sulit konsisten memilah jika pada akhirnya sampah yang sudah dipisahkan kembali tercampur saat pengangkutan. Bank sampah juga akan sulit berkembang jika tidak memiliki akses pasar yang stabil untuk menjual material yang dikumpulkan.
Karena itu, keberhasilan kebijakan persampahan tidak cukup diukur dari berapa banyak tempat sampah, bank sampah, atau fasilitas pengolahan yang dibangun. Ukuran yang lebih penting adalah: berapa banyak sampah yang berhasil memiliki nilai ekonomi, berapa banyak yang berhasil dialihkan dari tempat pembuangan akhir, dan berapa banyak warga yang mendapatkan manfaat ekonomi dari proses tersebut.
Di sinilah DPRD Jakarta memiliki ruang untuk mengawal kebijakan agar ekonomi sirkular tidak berhenti sebagai slogan. Ketua Fraksi PKB DPRD Jakarta, M. Fuadi Luthfi ikut mendorong agar penguatan bank sampah ditempatkan sebagai bagian dari agenda ekonomi kerakyatan. Bukan hanya program lingkungan, tetapi juga instrumen pemberdayaan warga.
“Pemerintah harus memperkuat insentif, memastikan sistem pengangkutan tidak mencampur kembali sampah terpilah, membuka akses pasar bagi hasil bank sampah, serta menghubungkan program tersebut dengan sekolah, rusun, komunitas, dan pelaku UMKM,” ujar Fuadi Luthfi.
Sebab, jika warga diminta ikut menyelesaikan persoalan sampah Jakarta, mereka juga layak mendapatkan bagian dari nilai ekonomi yang dihasilkan.
Pada akhirnya, persoalan sampah bukan hanya tentang bagaimana membuat Jakarta lebih bersih. Ini juga tentang siapa yang mendapatkan nilai dari sampah yang setiap hari dihasilkan warga Jakarta. Jika botol plastik yang hari ini dibuang bisa menjadi uang esok hari, pertanyaannya bukan lagi apakah sampah memiliki nilai.
Pertanyaannya: siapa yang akan menikmati nilai itu, warga atau justru rantai bisnis setelah sampah meninggalkan rumah mereka?
Fuadi Luthfi menyampaikan Fraksi PKB DPRD Jakarta akan mengambil posisi di titik tersebut: “memastikan gerakan memilah sampah bukan sekadar memindahkan tanggung jawab kebersihan kepada warga, tetapi juga membuka kesempatan agar warga ikut menikmati manfaat ekonomi dari sampah yang mereka kelola,” tandasnya. (***)
