Jakarta kembali memasuki musim anggaran. Di ruang-ruang rapat DPRD DKI Jakarta, angka demi angka sedang dipindahkan, dikurangi, ditambahkan, lalu disepakati dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026. Nilainya mencapai puluhan triliun rupiah. Namun, bagi sebagian besar warga, angka-angka itu baru akan terasa ketika jalan lingkungan diperbaiki, sekolah menjadi lebih layak, layanan kesehatan semakin mudah diakses, atau banjir tak lagi rutin datang setiap musim hujan.
Di sinilah letak persoalannya. APBD bukan sekadar dokumen keuangan pemerintah daerah, melainkan peta tentang ke mana arah pembangunan Jakarta dibawa. Setiap rupiah yang dialokasikan adalah pilihan politik: siapa yang diprioritaskan, sektor mana yang didahulukan, dan persoalan apa yang dianggap paling mendesak untuk diselesaikan.
Pembahasan APBD Perubahan seharusnya tidak berhenti pada upaya menghabiskan anggaran atau mengejar serapan belanja. Yang lebih penting adalah memastikan setiap program benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Sebab, tidak sedikit proyek yang secara administratif selesai, tetapi manfaatnya nyaris tak terasa di tengah kehidupan warga.
Jakarta hari ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Biaya hidup terus meningkat, kebutuhan hunian layak masih tinggi, kualitas lingkungan menjadi perhatian, sementara kesenjangan akses terhadap pendidikan, transportasi, dan ruang publik masih ditemukan di berbagai wilayah. Dalam kondisi seperti itu, anggaran daerah semestinya diarahkan pada program yang memiliki dampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat.
Karena itu, pembahasan APBD Perubahan menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi terhadap berbagai program yang berjalan. Kegiatan yang kurang efektif perlu ditinjau ulang, sementara anggaran dapat dialihkan kepada sektor yang lebih mendesak, seperti pendidikan, kesehatan, penguatan ekonomi masyarakat, penanganan banjir, transportasi publik, hingga peningkatan kualitas permukiman.
Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta memandang bahwa efisiensi anggaran bukan berarti memangkas pelayanan publik, melainkan memastikan setiap belanja menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan warga. Prinsip inilah yang menjadi pijakan dalam mengawal pembahasan APBD Perubahan 2026. Belanja daerah harus berorientasi pada hasil, bukan sekadar pada besarnya nominal yang berhasil dicairkan.
Pengawasan terhadap penggunaan anggaran juga menjadi bagian yang tidak kalah penting. Setiap program yang disetujui harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas, dapat dievaluasi, dan terbuka untuk diawasi masyarakat. Transparansi bukan hanya soal laporan keuangan, tetapi juga tentang memastikan bahwa uang publik benar-benar kembali kepada publik dalam bentuk pelayanan yang lebih baik.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan APBD bukanlah besarnya anggaran yang terserap menjelang akhir tahun. Ukuran sesungguhnya adalah perubahan yang dirasakan warga dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kemacetan berkurang, sekolah semakin berkualitas, layanan kesehatan lebih cepat, ruang hijau bertambah, dan peluang ekonomi semakin terbuka.
Jakarta membutuhkan anggaran yang bekerja, bukan sekadar anggaran yang dibelanjakan. Sebab, setiap rupiah yang berasal dari masyarakat membawa amanah yang jauh lebih besar daripada sekadar angka dalam laporan keuangan. Di tengah cita-cita menjadikan Jakarta sebagai kota global, APBD harus menjadi instrumen yang menghadirkan keadilan, memperkuat pelayanan publik, dan memastikan pembangunan tidak hanya megah di atas kertas, tetapi juga nyata dirasakan oleh setiap warganya.
